Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
SIDRAP

Rentenir Harus Dipidana! Suara Hukum Menggugat Ketidakadilan di Sidrap

×

Rentenir Harus Dipidana! Suara Hukum Menggugat Ketidakadilan di Sidrap

Sebarkan artikel ini
Praktisi hukum Herwandy Baharuddin, S.H., M.H.,

TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP – Maraknya praktik rentenir berkedok bantuan keuangan cepat kembali menyudutkan masyarakat kecil di Kabupaten Sidrap. Dengan dalih membantu dalam situasi darurat, para rentenir justru memperdaya warga dengan pinjaman berbunga tinggi yang tidak manusiawi.

Risnawati, salah satu korban, menjadi contoh nyata betapa praktik ini merugikan. Dari pinjaman senilai Rp10 juta, ia hanya menerima Rp8 juta setelah dipotong biaya administrasi.

Pasang Iklan Anda Disini
Pasang Iklan Anda Disini

Namun dalam waktu satu bulan, ia harus mengembalikan Rp18 juta. Tak hanya dibebani utang besar, ia juga menghadapi tekanan dan intimidasi dari penagih.

“Contoh Rp10 juta, dipotong administrasi Rp2 juta, jadi saya terima Rp8 juta. Tapi harus kembalikan Rp18 juta dalam waktu sebulan,” ungkapnya, Kamis, 22 Mei 2025.

Praktik ini dijalankan secara ilegal tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tidak berada di bawah pengawasan lembaga keuangan resmi. Hal ini menjadikannya sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Praktisi hukum Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., menilai bahwa praktik rentenir liar dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 335 KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan.

“Negara seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitatif seperti ini. Rentenir bukan hanya persoalan moral, tapi juga hukum,” tegas Herwandy.

Ia juga menambahkan, dalam ranah hukum perdata, bunga pinjaman yang tidak wajar melanggar asas keadilan dan dapat membatalkan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata karena cacat causa.

Lebih lanjut, Herwandy menegaskan bahwa siapa pun yang menjalankan usaha keuangan tanpa izin resmi dari OJK atau Bank Indonesia dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Masyarakat kini menyerukan tindakan konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Selain menertibkan para pelaku, mereka juga mendorong dilakukannya edukasi luas tentang risiko pinjaman ilegal dan pentingnya mengakses lembaga keuangan resmi.

“Sudah saatnya praktik rentenir dipandang sebagai kejahatan. Negara tidak boleh abai terhadap penderitaan rakyat kecil yang digilas sistem keuangan gelap ini,” pungkas Herwandy. (ibe) 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel diatas?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics