TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Pada Selasa (28/02/2023) bertempat di ruang rapat pimpinan lantai 2 Kejati SulSel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengikuti ekspose persetujuan Restorative Justice (RJ) 2 Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.
Perkaraya tersebut yakni satu perkara dari Kejaksaan Negeri Takalar dan Perkara Penganiayaan dari Kejaksaan Negeri Sidrap. Satu Perkara Tindak Pidana Narkotika dari Kejaksaan Negeri Barru dan 1 (satu) Perkara Tindak Pidana Pencurian dari Kejaksaan Negeri Pare-pare.
Ekspose Perkara untuk Penghentian Penuntutan dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H.,M.H., Direktur Narkotika pada Jampidum Darmawel Aswar, S.H.,M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi SulSel Leonard Eben Ezer, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati SulSel Zuhandi, Koordinator, Para Kasi dan Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Umum kejati SulSel, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar.
Adapun Perkara Tindak Pidana yang dimohonkan Restorative Justice (RJ), yaitu
1. Kejaksaan Negeri Takalar yaitu 1 (satu) Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melanggar pasal 351 ayat KUHPidana. Adapun alasan RJ : Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak.
2. Kejaksaan Negeri Sidrap mengajukan 1 (satu) Perkara untuk dimohonkan Restorative Justice (RJ) yaitu Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melanggar pasal 351 ayat 1 KUHPidana. Adapun alasan RJ: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak.
3. Kejaksaan Negeri Pare-Pare mengajukan 1 (satu) Perkara untuk dimohonkan Restorative Justice (RJ) yaitu Perkara Tindak Pidana Pencurian Melanggar pasal 362 KUHPidana. Adapun alasan RJ: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Kejaksaan Negeri Barru mengajukan 1 (satu) Perkara untuk dimohonkan Restorative Justice (RJ) Permohonan Rehabilitasi yaitu Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun alasan RJ: Bahwa berdasarkan Hasil Asessmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT-520/XII/2022.BNNP tanggal 16 Desember 2022, Tim Asesmen Terpadu (TAT) berpendapat bahwa tersangka DEDY MUHAJIR, ST Alias DEDY Bin H. ANSHAR diduga sebagai Korban penyalahgunaan / Pengguna / Pecandu Narkotika dengan kategori tahap kecanduan dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap. (*)
Sumber : Kasi Penkum Kejati SulSel SOETARMI S.H.,M.H.















