TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP —Pengadilan Negeri (PN) Sidrap mengikuti Desk Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung secara virtual, Kamis, 12 November 2020.
Pengadilan Negeri Sidrap merupakan salah satu satuan kerja (satker) dari 5 satker Pengadilan Negeri kelas II di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang diusulkan dalam Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun ini.
Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, Ernawaty SH., MH dalam presentasinya memaparkan upaya dan hasil pembangunan Zona Integritas dihadapan Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Ada enam area perubahan zona integritas beserta indikatornya yang beliau presentasi, presentasi singkat namun mampu menggambarkan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Sidrap,” ujar Humas Pengadilan Negeri Sidrap,Andi Maulana.
Dikatakannya, Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Sejak tahun 2019 Pengadilan Negeri Sidrap telah melakukan perbaikan layanan dan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, Ernawaty SH., MH mengatakan, tahun ini Pengadilan Negeri Sidrap mempunyai inovasi baru untuk mempermudah masyarakat yang diberi nama” E-besuk.
Aplikasi ini merupakan salah satu andalan Pengadilan Negeri Sidrap dalam presentasi didepan Tim Evaluator, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat yang ingin membesuk keluarganya yang merupakan tahanan pengadilan.
“Masyarakat tidak perlu mengurus izin tersebut ke Pengadilan Negeri Sidrap, tetapi cukup mengakses aplikasi tersebut melalui website Pengadilan Negeri Sidrap lalu mengisi formulir melalui aplikasi E-besuk, Aplikasi ini baru dilaunching dan masih jarang dimanfaatkan karena memang dari pihak Rutan ada pembatasan kunjungan untuk tahanan karena kondisi Covid 19,” papar Ernawaty.
Lebih lanjut Ernawaty menjelaskan bahwa selain berbagai inovasi layanan, di Pengadilan Negeri Sidrap juga gencar dilakukan sosialisasi pencegahan suap maupun gratifikasi serta pungutan liar, dengan cara menghimbau para pihak yang berperkara untuk tidak percaya jika ada orang yang mengatasnamakan aparatur Pengadilan Negeri Sidrap terutama Hakim yang meminta uang untuk mengurus perkara.
“Presentasinya berjalan lancar hari ini, mohon doa dan dukungan dari segenap masyarakat sidrap untuk membantu kami dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM,” tandasnya. (mds)

















